Ngatiyana Pimpin Golkar Cimahi, Kader Diminta Turun ke Warga: Jangan Muncul Saat Tahun Politik

CIMAHI -MEDIA CERMAT- Setelah dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Kota Cimahi, Ngatiyana langsung meletakkan perhatian pada penguatan kader dan kedekatan organisasi dengan masyarakat. Ia meminta seluruh kader tidak menjadikan partai hanya aktif ketika momentum politik tiba, tetapi hadir secara nyata dalam kehidupan warga.

Ngatiyana terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi dalam Musyawarah Daerah yang berlangsung Senin, 21 September 2026. Amanah tersebut menjadi tanggung jawab baru bagi Ngatiyana di tengah tugasnya sebagai Wali Kota Cimahi.

Menurut Ngatiyana, kekuatan sebuah organisasi politik tidak cukup hanya diukur dari keberadaan struktur kepengurusan. Hubungan langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting karena dari sanalah kader dapat mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi warga.

“Saya mengajak seluruh kader Golkar Cimahi untuk turun ke masyarakat. Dengarkan keluhan mereka, pahami kebutuhannya, dan hadir dengan solusi. Jangan hanya meminta masyarakat mengenal Golkar; justru Golkar harus membuat masyarakat merasakan manfaat kehadiran kader-kadernya,” ujar Ngatiyana.

Ia menekankan, kader partai harus memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan di lingkungannya. Kehadiran kader tidak harus selalu dalam bentuk kegiatan politik, tetapi dapat diwujudkan melalui komunikasi, pelayanan sosial dan keterlibatan dalam persoalan masyarakat.

Bagi Ngatiyana, konsolidasi internal juga menjadi pekerjaan penting setelah Musda. Struktur organisasi harus diperkuat, komunikasi antarkader dijaga, sementara perbedaan pandangan di internal harus disikapi melalui mekanisme organisasi.

“Kita harus bekerja dengan disiplin. Kita harus kompak. Kita harus menghormati perbedaan. Dan yang paling penting, kita harus membangun politik yang memberikan manfaat. Kalau masyarakat membutuhkan kita, kader Golkar harus hadir,” tegasnya.

Pengalaman sebagai prajurit turut menjadi nilai yang dibawa Ngatiyana dalam memimpin organisasi. Ia menyebut disiplin, loyalitas dan tanggung jawab merupakan prinsip yang tetap dipegang ketika menerima sebuah amanah.

“Saya dibesarkan sebagai prajurit. Dalam kehidupan prajurit, loyalitas dan disiplin adalah nilai yang sangat penting. Ketika mendapatkan sebuah amanah, yang utama bagi saya adalah melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada dalam koridor aturan serta kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

Namun, Ngatiyana juga menegaskan bahwa tugasnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar berbeda dengan kedudukannya sebagai kepala daerah. Sebagai wali kota, ia harus menjalankan pemerintahan untuk seluruh masyarakat Cimahi tanpa membedakan pilihan politik.

“Sebagai wali kota, saya adalah wali kota bagi seluruh masyarakat Cimahi. Saya juga harus menjadi mitra bagi seluruh partai politik yang ada di Kota Cimahi. Tidak ada masyarakat Cimahi yang boleh merasa bukan bagian dari pemerintahan ini,” paparnya.

Menurutnya, hubungan antara pemerintah daerah dan seluruh kekuatan politik harus dibangun melalui komunikasi yang sehat. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak seharusnya menghentikan kerja bersama untuk kepentingan masyarakat.

“Saya ingin kita membangun Cimahi dengan semangat kebersamaan. Pemerintah membutuhkan DPRD, membutuhkan partai politik, membutuhkan dunia usaha, membutuhkan komunitas, membutuhkan tokoh masyarakat, dan tentu saja membutuhkan seluruh warga Cimahi,” tutur Ngatiyana.

Dalam menjalankan pemerintahan, Ngatiyana juga menyoroti pentingnya komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Menurutnya, pembangunan Cimahi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar berbagai kebutuhan daerah dapat diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan yang lebih luas.

“Cimahi adalah bagian dari Indonesia. Pemerintahan daerah harus berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi tetap mampu menerjemahkannya sesuai kebutuhan dan karakter masyarakat Cimahi. Ada kebijakan nasional yang harus kita ikuti, tetapi implementasinya harus memiliki kearifan lokal,” ungkapnya.

Persoalan fiskal daerah turut menjadi perhatian. Berdasarkan dokumen APBD 2026 yang tersedia melalui BPKAD Kota Cimahi, pendapatan daerah setelah penyesuaian transfer diproyeksikan sekitar Rp1,507 triliun, dengan PAD sekitar Rp591 miliar dan transfer ke daerah sekitar Rp841,6 miliar.

“Kita harus realistis. Kota Cimahi membutuhkan sumber daya yang cukup untuk membangun. Karena itu, kemampuan pemerintah kota dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat harus diperkuat. Tetapi pada saat yang sama, PAD juga harus terus kita tingkatkan secara sehat, tanpa membebani masyarakat,” imbuhnya.

Ngatiyana mengatakan kemampuan fiskal daerah perlu diikuti dengan pengelolaan pemerintahan yang mampu memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan ketenteraman menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus terus dikerjakan.

Ia juga mengingatkan kader Golkar agar memahami bahwa keberadaan partai di tengah masyarakat bukan semata-mata untuk menghadapi kontestasi politik. Organisasi harus mampu membangun kepercayaan melalui kerja yang konsisten.

Sementara itu, terkait amanah politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat, Ngatiyana menegaskan komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja pemerintahan.

“Saya tidak ingin janji politik berhenti sebagai kata-kata pada masa kampanye. Janji politik harus menjadi komitmen moral untuk bekerja. Karena itu, selama saya diberikan amanah memimpin Kota Cimahi, orientasi saya tetap kepada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Dengan kepemimpinan barunya di Partai Golkar, Ngatiyana berharap seluruh kader dapat bergerak lebih dekat dengan warga. Ia ingin Golkar Cimahi menjadi organisasi yang terbuka, mampu mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tetap memiliki hubungan kuat dengan masyarakat.

Amanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi kini berjalan beriringan dengan tugasnya sebagai wali kota. Bagi Ngatiyana, perbedaan ruang tugas tersebut harus tetap dijalankan sesuai aturan, dengan satu prinsip yang terus dibawa sejak menjadi prajurit, yakni disiplin, tanggung jawab dan pengabdian.

“Kepada seluruh kader Golkar Cimahi, mari kita bekerja bersama. Dan kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita jadikan Cimahi sebagai rumah yang kita bangun bersama,” tandas Ngatiyana.(Meg)